Hakim Mogok Massal: Suap Bisa Dicegah?

Johndancy.co.uk Assalamualaikum semoga kita selalu bersatu. Saat Ini saya ingin berbagi pandangan tentang Berita yang menarik. Catatan Artikel Tentang Berita Hakim Mogok Massal Suap Bisa Dicegah jangan sampai terlewat.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendesak pemerintah untuk memperhatikan aksi cuti massal hakim se-Indonesia yang menuntut kesejahteraan.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas terkait kesejahteraan hakim yang dinilai tidak lagi diperhatikan. Cak Imin menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka, termasuk kenaikan gaji dan tunjangan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Chairul Huda, mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama aksi cuti bersama ini adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan. Aksi ini digelar untuk mengadvokasi kesejahteraan mereka yang dinilai mandek dan kurang diperhatikan.

Huda menekankan pentingnya kesejahteraan hakim dalam mendukung roda pemerintahan, terutama karena Indonesia merupakan negara hukum. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap hakim untuk meminimalisir kasus rasuah di ranah peradilan.

Komisi III DPR RI menyatakan akan memperjuangkan kesejahteraan para hakim. Menurut Sahroni, hal tersebut sangat wajar mengingat kesejahteraan yang memadai sangat memengaruhi kinerja para hakim.

Herdiansyah Hamzah, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, menilai aksi cuti bersama ini sebagai hal yang wajar. Ia menekankan bahwa tuntutan kesejahteraan bagi hakim tidak boleh dinafikan oleh negara.

Di sisi lain, Abdul Fickar, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, menilai langkah para hakim yang melakukan cuti bersama kurang tepat. Ia menyarankan agar para hakim mengambil pendekatan yang lebih bermartabat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Lies Sulistiani, Pengamat hukum pidana dari Universitas Padjadjaran (Unpad), menekankan perlunya solusi yang tepat terkait tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan para hakim, agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan.

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyampaikan empat tuntutan utama saat mengadu ke DPR RI, yaitu: kenaikan tunjangan, pembahasan RUU Jabatan Hakim, pembahasan RUU Contempt of Court, dan jaminan bagi hakim dan keluarga.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa kenaikan gaji para hakim masih dikaji dan dihitung oleh kementerian terkait. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.